BANDA ACEH – Dinas Kesehatan Aceh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Sulasmi, menegaskan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas dan efektivitas posyandu di seluruh Aceh.
Dukungan ini diberikan melalui berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa posyandu dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sulasmi menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Aceh berperan aktif dalam proses rekrutmen kader posyandu. Proses ini dilakukan oleh perangkat Gampong dan di SK-kan oleh Keuchik Gampong setempat. Setelah kader terpilih, Dinas Kesehatan, melalui seksi promosi kesehatan dan Puskesmas daerah setempat, melakukan pembinaan kepada para kader posyandu tersebut.
“Dalam proses pembinaan ini, kami juga melibatkan beberapa unsur stakeholder pemerintahan, kami sadar bahwa kader posyandu memegang peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, sehingga pembinaan yang baik sangat penting,” kata Sulasmi, Jumat (01/12/2023).
Sulasmi menambahkan bahwa setiap posyandu harus memiliki lima orang kader untuk mendapat kriteria sebagai posyandu aktif. Kriteria ini bisa dicapai jika posyandu tersebut, minimal buka 10 kali dalam setahun.
“Memiliki lima kader, cakupan minimal 50 persen dari sasaran posyandu mendapatkan pelayanan KIA, KB, Gizi dan imunisasi, serta memiliki alat pemantauan dan melakukan kegiatan pengembangan,” tuturnya.
Saat ini, di Aceh ada 7527 posyandu yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut, posyandu paling banyak berada di Aceh Utara yakni ada 969 posyandu, dan paling sedikit ada di Sabang, hanya 37 posyandu saja.
“Dari 7527 jumlah posyandu yang masing-masingnya diisi oleh lima kader, total ada 37.635 orang kader posyandu di Aceh. Namun dalam realita di lapangan, masih ada posyandu yang masih kurang kadernya,” ujar Sulasmi.
Meski begitu, Sulasmi menegaskan bahwa Dinas Kesehatan Aceh terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti posyandu.
“Kami tidak bosan-bosan mengajak masyarakat untuk aktif di posyandu. Di sana, kesehatan anak-anak dan ibu hamil dapat dipantau secara rutin untuk mencegah stunting dan masalah kesehatan lainnya,” tuturnya.
Di posyandu, lanjut Sulasmi, ada lima meja pelayanan, yakni pendaftaran balita, ibu hamil, ibu menyusui, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran tinggi badan, penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta pelayanan kesehatan KB dan imunisasi.
“Dengan masyarakat aktif mengikuti posyandu, kami dapat melakukan pengecekan rutin kepada masyarakat. Hal ini sangat penting untuk mencegah anak dari stunting dan gizi buruk. Jika cepat ditemukan, cepat pula dilakukan tindakan,” ungkapnya.
Sulasmi menambahkan, sumber anggaran posyandu berasal dari berbagai tingkatan, mulai dari dana Gampong, Kabupaten dari dana BOK dan Provinsi dari APBN dan APBA.
“Kami berharap dengan dukungan ini, posyandu dapat terus berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dengan demikian, Dinas Kesehatan Aceh berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat posyandu sebagai salah satu pilar penting dalam sistem kesehatan masyarakat di Aceh. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, kader posyandu, dan masyarakat, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat Aceh dapat terus meningkat.
Sulasmi juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan posyandu.
“Kami mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam posyandu, baik sebagai kader maupun sebagai peserta. Karena tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, posyandu tidak akan bisa berfungsi dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Sulasmi juga mengingatkan bahwa meski posyandu memiliki peran penting dalam mencegah stunting dan masalah kesehatan lainnya, namun peran orang tua juga sangat penting.
“Orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Jika anak hari ini gizinya bagus, bulan depan belum tentu bagus. Jadi dia lama prosesnya. Karena saat ada masyarakat yang ekonominya lemah, kita harus melakukan pemantauan kepada calon bumil oleh bidan desa,” ungkapnya.
Sulasmi juga menambahkan bahwa Dinas Kesehatan Aceh terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas posyandu. “Kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa posyandu dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.
Dalam upaya ini, Dinas Kesehatan Aceh juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan puskesmas setempat.
“Kami berharap dengan kerja sama ini, kami dapat mencapai tujuan kami untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Aceh,” pungkasnya.
Dengan demikian, melalui berbagai upaya dan dukungan yang diberikan, Dinas Kesehatan Aceh berharap dapat terus meningkatkan kualitas dan efektivitas posyandu di seluruh Aceh. Dengan begitu, masyarakat Aceh dapat mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau (ADV)
