AcehHeadline.com | Banda Aceh,- Beberapa Partai Politik bekomitmendan mendukung dan berkomitmen terhadap Isu Lingkungan Hidup bersama Koalisi NGO HAM Aceh dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Aceh.
Komitmen dan dukungan tersebut diungkapkan langsung oleh berbagai delegasi partai yang ikut hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Pemetaan Dukungan dan Komitmen Partai Politik untuk Isu Lingkungan Hidup yang digelar oleh Koalisi NGO HAM Aceh di Fhandika Boutique Hotel Banda Aceh pada Rabu (15/05/2024)
Adapun unsur partai politik yang ikut diundang sebagai peserta aktif dalam FGD diantaranya Partai Demokrat, Partai Aceh (PA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai NasDem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Adil
Sejahtera (PAS), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai BURUH, Partai Gerindra.
Selain delegasi unsur partai politik juga ikut hadir dari pihak Pemerintah dalam Hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutahan (DLHK) Aceh yang dihadiri langsung oleh Plh Kadis DLHK M. Daud S.Hut Msi CSO dan juga akademisi, Praktisi, CSO serta para media cetak dan Elektronik.
Pada kesempatan tersebut M. Daud menuturkan salah satu kebijakan yang sangat penting terkait koridor satwa yang terlindas dengan jalan tol yang sedang dibangun.
M.Daud menjelaskan pihaknya bersama pihak proyek jalan tol telah sepakat untuk membangun koridor satwa yang terlintas jalan tol. ” Beberapa koridor satwa telah dibangun ada juga yang sedang di kerjakan seiring dengan pengerjakan jalan tol Sigli – Banda Aceh.
M. Daud merasa hal tersebut penting demi menjaga habitat satwa dan meminimalisir resiko konflik satwa dengan manusia yang selama ini terjadi di hampir kabupaten di Aceh.
Sementara Direktur Koalisi NGO HAM Khairil Arista mengatakan Deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutala) merupakan dua isu lingkungan hidup yang saling berkaitan di Aceh.
Khairil menyebutkan Kasus karhutla di Indonesia yang terjadi sepanjang tahun 2022 sebanyak 252 kasus dan Aceh Merupakan provinsi yang paling banyak terjadi karhutla selama periode ini, yaitu 53 kasus.
Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), menunjukkan bahwa total kejadian Karhutla di Indonesia mencapai 206 kejadian dan didominasi oleh Provinsi Aceh yaitu sebanyak 53 kali hingga Juni 2023.
Semantara, kata Khairil di pedalaman Aceh, seperti Aceh Jaya, Pidie, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, dan Aceh Selatan, juga terjadi maraknya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) melibatkan penduduk lokal dan modal besar.
Meskipun memberikan manfaat ekonomi, PETI juga merusak hutan, termasuk kawasan hutan lindung, dan mencemari lingkungan dengan penggunaan bahan kimia berbahaya, terutama asam, yang mencemari tanah dan sungai di sekitar lokasi penambangan emas.
Adapun tujuan digelar kegiatan tersebut bertujuan Mengindentifikasi arah dukungan dan komitmen Partai Politik untuk isu Lingkungan Hidupd i Aceh dan menumbuhkan kesadaran para pihak Politisi, media atau Jurnalis serta Jaringan Masyarakat Sipil terkait upaya-upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Aceh serta menciptakan ruang refleksi bersama terhadap isu lingkungan hidup di Aceh serta penerapan kebijakan yang memberikan keadilan ekologis.
Khairil juga menambahkan hasil yang diharapkan dari capaian digelarnya FGD tersebut terbangunnya dukungan dan komitmen Partai Politik terhadap isu-isu lingkungan hidup di Aceh dan meningkatnya pemahaman dan kesadaran para Politisi, Media atau Jurnalis serta Jaringan Masyarakat Sipil terkait upaya-upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Aceh.
Sehingga tambah Direktur Koalisi NGO HAM, terciptanya ruang refleksi bersama dan partisipatif terhadap isu lingkungan hidup di Aceh serta mendorong penerapan kebijakan yang memberikan keadilan ekologis, pungkasnya.
