Wakili Pj Bupati, Asisten III Aceh Besar Buka Musrenbang Kecamatan Kuta Malaka - Aceh Headline

Home / Daerah / News / Sosial

Rabu, 20 Maret 2024 - 10:31 WIB

Wakili Pj Bupati, Asisten III Aceh Besar Buka Musrenbang Kecamatan Kuta Malaka

admin - Penulis Berita

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekdakab Aceh Besar Jamaluddin, S.Sos, MM, membuka Musrenbang Kecamatan Kuta Malaka, di Aula Kantor Camat Kuta Malaka, Selasa (19/3/2024). FOTO/MC ACEH BESAR

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekdakab Aceh Besar Jamaluddin, S.Sos, MM, membuka Musrenbang Kecamatan Kuta Malaka, di Aula Kantor Camat Kuta Malaka, Selasa (19/3/2024). FOTO/MC ACEH BESAR

AcehHeadline.com | Aceh Besar – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh Besar Jamaluddin, S.Sos, MM, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Muhammad Iswanto S STP MM, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kuta Baro dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025, dengan tema “Memantapkan reformasi birokrasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan kawasan unggulan yang berkelanjutan,” di Kantor Camat Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (19/3/2024).

Pada kesempatan itu Jamaluddin mengatakan, Musrenbang ini dilakukan setiap tahunnya supaya program atau kegiatan masyarakat di kecamatan tersebut dapat direalisasikan oleh kabupaten.

“Maka oleh karena itu Musrenbang kecamatan ini dilaksanakan setiap tahunnya dengan memasukkan usulan program prioritas di bidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana,” ujarnya.

Jamaluddin menyampaikan, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Aceh Besar terus berupaya membangun infrastruktur di segala sektor termasuk sektor kesehatan, pendikan, pertanian yang merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan perekonomian dan pengannguran, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia.

“Pemkab Aceh Besar juga menargetkan akselerasi pembangunan pada tahun 2025 mendatang, khususnya pada sektor infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar untuk mengurangi beban masyarakat, sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan,” sebutnya.

Jamaluddin juga berkata bahwa percepatan pembangunan daerah harus didukung oleh tiga (3) pilar pembangunan yang meliputi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

“Ketiga pilar pembangunan ini diharapkan mampu bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan, sehingga pembangunan daerah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Tentunya menurut Jamaluddin, keberhasilah pembangunan daerah sangat dipengaruhi dari kualitas perencanaan serta kerjasama dan sinergisitas seluruh stakeholder pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

BACA JUGA:  Tim Safari Ramadan Pemko Banda Aceh Sambangi Masjid Baitussalihin

“Sehingga pada akhirnya, keselarasan serta keterpaduan peran dan fungsi dari masing-masing pilar pembangunan merupakan modal dasar guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Jamaluddin berharap agar Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan bukan hanya sebatas formalitas. Namun, kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan yang harus dilaksanakan untuk melahirkan pembangunan secara merata di Kabupaten Aceh Besar.

“Yang harus dipahami bahwa Musrenbang kecamatan ini bukan hanya sebagai formalitas saja, namun hal ini merupakan salah satu acuan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya di tingkat kabupaten. Musrenbang adalah nilai awal dari lahirnya anggaran pemerintah,” jelasnya.

“Jika di kecamatan tidak melakukan Musrenbang, maka penganggaran APBD di kabupaten tidak dapat dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar Rahmat Aulia berharap agar masyarakat Kecamatan Kuta Malaka saat Musrenbang nanti dapat juga melihat program turunan yang bersifat nasional.

“Karena ada program nasional yang harus diikuti oleh daerah, seperti program penurunan stunting, dan lainnya, jadi nanti ada program kabupaten yang mengikuti program nasional,” ujar Rahmat.

Selain itu kata Rahmat, masyarakat juga bisa memasukkan programnya melalui pokok – pokok pikiran (pokir) DPRK di Daerah Pemilihannya.

“Jadi jika ada usulan yang tidak terakomodir pada Musrenbang, masyarakat juga bisa memberikan masukan atau usulan melalui pokir atau aspirasi anggota DPRK,” jelas Rahmat.

Karena menurut Rahmat program Musrenbang ini nantinya akan diolah oleh Bappeda dan dimasukkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK), sehingga nanti akan menjadi APBD atau APBK.

“Nah, jika masyarakat ingin melihat program Musrenbang yang kita usulkan ini apakah direalisasi oleh pemerintah atau tidak, maka nanti bisa dilihat dalam APBD atau APBK,” tutupnya.(**)

BACA JUGA:  Hari Ini, Pertamina Resmi Turunkan Harga BBM Non Subsidi, Ini Harganya

 

Share :

Baca Juga

Kampung Aceh di Batam

Hukrim

Kampung Aceh di Batam Digerebek, 43 Orang Diduga Preman Diciduk

Daerah

Kabid Humas Polda Aceh Ikuti Dialog Publik Terkait Kemerdekaan Pers
Anak Dibawah Umur

Daerah

Cabuli Cucunya Usia 8 Tahun, Kakek 61 Tahun di Aceh Utara Diringkus Polisi
Hilang Meninggalkan Rumah

Daerah

Dua Gadis Bireuen Dikabarkan Hilang Meninggalkan Rumah
Harimau Menerkam Warga

Daerah

Harimau yang Menyerang Warga di Aceh Selatan Berhasil Ditangkap Tim BKSDA

Daerah

Peringati “Earth Hour 2024”, Muhammad Iswanto Serukan Pemadaman Listrik 1 Jam 
JK dan Hamid

Daerah

Pj Bupati Aceh Besar Dampingi Sekda Bustami Sambut JK dan Hamid Awaluddin
Waspadai Hoaks

Daerah

Kapolres Aceh Tengah Ingatkan Para Siswa Waspadai Hoaks