AcehHeadline.com| Banda Aceh – Dalam upaya menjaga transisi damai di Aceh, sangat penting untuk menghindari praktik-praktik demokrasi yang dapat merusak stabilitas dan mempersempit ruang demokrasi, terutama dalam konteks Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang akan datang.
Zulhadi, seorang pengamat sosial politik, menegaskan bahwa pembatasan hanya pada dua pasangan calon gubernur oleh partai politik berpotensi membawa Aceh kembali ke era konflik kekerasan dan melanggar prinsip dasar konstitusi yang menjunjung tinggi kebebasan rakyat dalam memilih pemimpin mereka.
Apabila dua kandidat yang telah mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dianggap tidak memenuhi harapan atau tidak layak, hal ini tidak hanya berisiko memicu konflik baru tetapi juga mengancam mempersempit proses demokrasi.
Situasi ini menunjukkan bahwa kita menghadapi masalah yang lebih dalam, yang tidak hanya terkait dengan dinamika politik tetapi juga menyentuh inti dari konstitusi negara.
Zulhadi mendesak KIP Aceh untuk menyediakan setidaknya tiga pilihan kandidat bagi rakyat Aceh.
Untuk mencapai ini, partai politik diharapkan dapat merumuskan kembali strategi mereka, sementara KIP perlu mempertimbangkan perpanjangan jadwal pendaftaran agar lebih banyak calon potensial dapat berpartisipasi.
Penting untuk dicatat bahwa isu ini lebih bersifat politis daripada sekadar persoalan hukum.
Lebih lanjut, zulhadi mengusulkan agar KIP membuka kembali jalur independen.
Pembukaan jalur independen yang dilakukan pada Mei lalu dianggap belum memadai karena ketiadaan Panwaslih, yang menciptakan celah hukum dan kesan bahwa pendaftaran sengaja dibatasi.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan calon independen dan masyarakat pendukung mereka.
Zulhadi mempertanyakan kesiapan KIP menghadapi kemungkinan reaksi dari rakyat Aceh yang merasa ditekan dan mungkin melakukan tindakan yang tidak diinginkan sebagai respons terhadap pembatasan ini.
KIP harus kembali memusatkan perhatian pada esensi demokrasi dan menghindari manipulasi aturan yang bisa mempersempit kebebasan demokratis.
Partai politik juga perlu bersiap menghadapi kemungkinan reaksi keras dari rakyat Aceh jika mereka merasa pilihan mereka dibatasi.
Masyarakat Aceh sangat menaruh perhatian besar pada Pilgub dan tidak akan menerima jika hanya ada dua kandidat. zulhadi khawatir ini bisa memicu boikot atau tindakan lain yang tidak diinginkan.
Mari kita bekerja sama untuk memastikan Pilgub Aceh berjalan dengan adil, transparan, dan demokratis, serta memberikan pilihan yang layak dan beragam bagi rakyat Aceh. [Zulhadi Pengamat Sosial Politik
