AcehHeadline.com | Banda Aceh,- Partai politik sebagai unsur permusyawaratan atau perwakilan mempunyai kemampuan besar untuk menciptakan keadaan yang mendekati ideal melalui dukungan legislasi, penganggaran dan pengawasan dalam keberpihakan terhadap kebenaran dan keadilan terhadap isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Aceh.
Hal tersebut diungkap oleh Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil Arista dalam FGD pemetaan keberpihakan dan dukungan partai politik untuk isu kebebasan beragama dan berkeyakinan di Aceh yang digelar oleh Koalisi NGO HAM di Fhandika Boutique Hotel, Banda Aceh pada 11 Juni 2024.
Diskusi Publik Pemetaan Dukungan dan Komitmen Partai Politik untuk Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, sebagai langkah awal untuk mengarahkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Kegiatan yang difasilitasi oleh Rizkika Lhena Darwin selain menghadirkan tiga narasumber diantaranya Ketua FKUB Aceh, dari Kontras Aceh, Fuadi Mardhatillah dan Akademisi Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-Raniry, Musdawati juga diikuti oleh perwakilan partai politik CSO, Akademis dan praktisi serta para awak media.
Dalam diskusi beberapa partai yang turut hadir sepakat tentang adanya ruang refleksi bersama dan partisipatif terhadap isu keberagaman dan toleransi di Aceh serta penerapan kebijakan yang memberikan perlindungan bagi kelompok rentan dan marjinal di Aceh.
Pada kesempatan tersebut, Kahiril menjelaskan pihaknya bukan hanya melakukan diskusi-diskusi melainkan adanya upaya untuk mendorong terhadap isu KKB di Aceh melalui partai politik yang harapan nantinya akan terbangun toleransi Keberagaman beragama dan berkeyakinan di Aceh.
Ia menegaskan hasil diskusi tersebut akan dirumuskan yang nantinya diusulkan untuk menjadi pertanyaan pertanyaan dalam debat Pilkada baik dalam debat calon Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh maupun debat calon Pemimpin daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati yang akan digelar oleh KPU
