Acehheadline.com | Banda Aceh,- Banjir yang menerjang Aceh Utara disetiap Tahun hingga saat ini pihak pemerintah belum mampu mengatasi, sehingga diawal tahun 2023 Aceh Utara kembali direndam banjir termasuk beberapa wilayah lain di Aceh.
Ketua Persaudaraan Aceh Serantau (PAS) Sukri atau lebih akrap disapa Kanda ikut angkat bicara soal banjir di Aceh Utara yang terkesan menjadi musibah rutin bagi warga Aceh Utara.
Menurutnya Banjir di Aceh Utara bukan tanpa solusi, akan tetapi perlu adanya keseriusan pemangku kepentingan dalam hal ini Legislatif dan eksekutif.
Putra Aceh Utara kepada Acehheadline.com menjelaskan untuk mengatasi masalah banjir Aceh Utara perlu adanya pembuatan sungai baru sehingga mampu mengaliri debit air kala hujan melanda Aceh Utara dan di wilayah tengah (Bener Meriah dan Takengon).
Baca Juga: PLN Terpaksa Padamkan Listrik Sejumlah Wilayah yang Terdampak Banjir
Menurutnya sungai Lhoksukon tidak mampu menampung debit air ketika hujan melanda Aceh Utara dan Wilayah Tengah ( Bener Meriah dan Takengon), walau ada waduk belum efektif dan terbukti hingga awal Tahun 2023 Aceh Utara Masih mengalami musibah yang sama.
Karena, lanjut mantan karyawan PT PIM, sungai Lhoksukon salah satu muara dari beberapa sungai yang hulunya Aceh Tengah dan Bener Meriah terhubung di daerah Km 1 Kecamatan Lhoksukon sehingga tidak mampu menampung debit air yang tinggi dan terjadi luapan, banjirpun tak dapat dihindari.
Kanda menjelaskan, untuk membuat sungai baru bisa saja menngaktifkan sungai-sungai yang mati seperti sungai Geudong, dan hal tersebut tidak tertutup kemungkinan perlu adanya pembebasan lahan masyarakat. “itu masalah teknik dan anggaran, perlu kita sadari pembuatan atau pembukaan sungai baru itu mampu dan efektif menangani masalah banjir Aceh Utara” tuturnya.
Banjir Menjadi Ladang Bisnis Politik
Terkait masalah teknik dan anggaran menurut Kanda Sukri hal tersebut kembali ke birokrasi pemangku kepentingan dalam hal ini Legislatif dan eksekutif, bagaimana isu Banjir Aceh Utara mampu dibawa ke Isu Nasional sehingga bisa dianggarkan dengan APBN.
Selama ini banyak oknum anggota Dewan baik itu DPRK, DPRA maupun DPR RI menjadikan banjir sebagai ladang Bisnis politik meraut suara untuk memperoleh kursi dengan mempolitisir isu banjir untuk menarik simpatik masyarakat sehingga terkesan cepat merespon.
Sementara kata Kanda Sukri, untuk mencari solusi bagaimana banjir di itu sendiri bisa teratasi dan tidak berlarut larut saban Tahun tidak secara bersama-sama membahas secara serius dan menjadi sebuah dokumen site plan sehingga bisa dianggarkan dana untuk membuka sungai baru.
